TVRINews, Banjarbaru
Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mendesak pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi dan langkah mitigasi untuk melindungi masyarakat terdampak.
Desakan tersebut disampaikan Cucun saat menyalurkan bantuan sembako kepada warga terdampak karhutla di kawasan Landasan Ulin, Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Jumat (23/10/2026). Dalam kegiatan itu, sejumlah warga mengaku baru pertama kali menerima bantuan sejak kebakaran dan kabut asap melanda wilayah mereka.
Cucun menilai penanganan karhutla harus dilakukan secara cepat dan terukur. Menurutnya, pemerintah perlu memberikan perhatian serius terhadap wilayah Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur yang menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan.

“Kami sudah berulang kali meminta agar karhutla, khususnya di wilayah Kalimantan, menjadi perhatian utama pemerintah. Penanganannya harus diperkuat dengan langkah-langkah taktis, termasuk pemanfaatan teknologi, agar kebakaran bisa segera dikendalikan,” ujar Cucun.
Ia menegaskan, upaya penanganan karhutla tidak cukup hanya dengan memadamkan api. Pemerintah juga perlu memastikan keselamatan masyarakat melalui langkah pencegahan, mitigasi, serta penanganan dampak kabut asap terhadap kesehatan warga.
Sementara itu, warga Landasan Ulin mengeluhkan kabut asap yang mengganggu aktivitas sehari-hari dan mulai memicu gangguan pernapasan. Mereka berharap pemerintah menyediakan layanan kesehatan gratis bagi masyarakat yang terdampak.
Salah seorang warga, Bakran, mengatakan kabut asap membuat dirinya mengalami batuk yang sebelumnya tidak pernah dirasakan. Ia juga menyebut bantuan sembako yang diterima menjadi bantuan pertama sejak karhutla melanda kawasan tersebut.
“Selama ini kami belum pernah menerima bantuan. Kabut asap sangat mengganggu, bahkan saya sekarang sering batuk, padahal sebelumnya tidak pernah. Kami berharap ada perhatian lebih dari pemerintah, terutama untuk kesehatan warga yang terdampak,” kata Bakran.
Keluhan tersebut menjadi perhatian penting di tengah penanganan karhutla yang masih membutuhkan upaya terpadu. Selain pemadaman dan pencegahan kebakaran, pemerintah diharapkan memperluas akses layanan kesehatan serta memberikan perlindungan kepada masyarakat yang terpapar kabut asap.
Penanganan yang menyeluruh diperlukan agar dampak karhutla terhadap kesehatan dan aktivitas masyarakat dapat ditekan, sekaligus mencegah kondisi semakin memburuk.










