VRINews, Kalimantan Selatan
Komite II DPD RI mendorong penguatan mitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan Selatan agar kejadian serupa tidak kembali berulang di masa mendatang.
Anggota Komite II DPD RI, Henock Puraro, menegaskan pentingnya membangun sistem mitigasi karhutla yang komprehensif dengan melibatkan seluruh pihak, baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.
Menurutnya, penanganan karhutla tidak cukup hanya dilakukan ketika kebakaran terjadi, tetapi harus diperkuat melalui perencanaan dan tata kelola wilayah yang baik. Termasuk di dalamnya pembangunan sistem kanalisasi serta penyediaan sumber air untuk pembasahan lahan gambut.
"Kita seharusnya duduk bersama. Jadi DPD sebagai perwakilan dari setiap daerah di tanah air, itu coba menjembatani. Dalam waktu dekat kami juga akan membawa surat dari Pemerintah Daerah untuk bicara dengan teman-teman dari kementerian dan lembaga yang menjadi mitra dari Komite II," ujar Henock, Senin, 14 September 2026.
Henock mengatakan, Komite II DPD RI berkomitmen melakukan konsolidasi dengan pemerintah pusat untuk mendorong penanganan karhutla yang lebih terencana dan terintegrasi.
Sementara itu, Gubernur Kalsel melalui Asisten Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Ariadi Noor, menyampaikan bahwa pemerintah daerah telah melakukan berbagai langkah mitigasi karhutla dengan melibatkan dan berkolaborasi bersama seluruh pihak.
"Kita sampaikan bahwa Kalsel telah melakukan banyak hal untuk aksi reaktif dan juga antisipatif. Mitigasi kita lakukan. Termasuk bagaimana menindaklanjuti daerah-daerah yang terjadi kebakaran hutan, sudah dilakukan proses kanalisasi," kata Ariadi.
Ia berharap berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan dapat mencegah terulangnya kebakaran hutan dan lahan di Kalsel.
"Kita berharap tidak terulang kembali peristiwa kebakaran lahan," ucapnya.
Dalam pertemuan Komite II DPD RI di Kalimantan Selatan tersebut, turut hadir perwakilan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). Dalam kesempatan itu, WALHI menyoroti pentingnya pengendalian dan pengurangan laju perizinan perkebunan skala besar yang terjadi di Kalimantan Selatan.
Masukan tersebut menjadi bagian dari perhatian dalam upaya memperkuat mitigasi karhutla, sehingga pencegahan tidak hanya berfokus pada penanganan saat kebakaran terjadi, tetapi juga menyentuh aspek tata kelola wilayah dan pengelolaan lingkungan.
