TVRINews, Banjarmasin
DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan sektor pendidikan dan kesehatan tetap menjadi prioritas dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2027. Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran DPRD bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas rencana program serta kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian, mengatakan pembahasan APBD 2027 difokuskan pada program-program yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain pendidikan dan kesehatan, anggaran untuk pembangunan infrastruktur serta kesejahteraan masyarakat, khususnya penanggulangan bencana, juga menjadi perhatian karena Kalimantan Selatan termasuk daerah yang rawan bencana.
Dalam rapat tersebut, seluruh SKPD diminta memaparkan program kerja, kebutuhan anggaran, serta pagu indikatif yang telah diterima sebagai dasar pembahasan APBD 2027.
“Masalah pendidikan, kesehatan itu wajib. Kesehatan, pendidikan itu satu porsi yang kita dukung,”kata Supian dalam keterangan yang diterima tvrinews, Kamis, 30 Juli 2026.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, mengatakan usulan anggaran disusun dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk mendukung sejumlah program pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
“Untuk tahun ini anggaran mencukupi saja dan untuk 2027 tambahan sekitar 50 miliar,”imbuhnya.
Tambahan anggaran itu direncanakan untuk mendukung Program Penerima Bantuan Iuran (PBI), peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang iurannya ditanggung pemerintah daerah (PBPU/BP Pemda), serta pembiayaan tenaga penugasan khusus. Program tersebut ditujukan untuk menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan kurang mampu.
Pada 2027, pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan diperkirakan mencapai sekitar Rp512 miliar, menurun dibandingkan pagu tahun 2026 yang sebesar sekitar Rp540 miliar. Dari jumlah tersebut, sekitar Rp470 miliar dialokasikan untuk operasional dan pelayanan empat rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Seluruh usulan anggaran dari SKPD selanjutnya akan dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Hasil pembahasan tersebut akan disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah sebelum ditetapkan dalam APBD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2027.
