TVRINews, Kalimantan Selatan
Komisi II DPRD Kalimantan Selatan melakukan monitoring penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kabupaten Tanah Laut. Pemantauan dilakukan dengan mengunjungi Kantor Kesatuan Pengelolaan Hutan atau KPH Tanah Laut, untuk melihat langsung kesiapan pengendalian karhutla di wilayah tersebut.
Dalam kunjungan itu, Komisi II DPRD Kalsel berdiskusi dengan jajaran KPH Tanah Laut dan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan. Pembahasan difokuskan pada langkah pencegahan, kesiapan menghadapi potensi kebakaran, hingga kebutuhan petugas di lapangan.
Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, H. Jahrian, mengatakan pengendalian karhutla membutuhkan kerja sama lintas sektor. Menurutnya, pemerintah, DPRD, aparat, pengelola kawasan hutan, hingga masyarakat harus memiliki langkah yang terkoordinasi.
Selain memperkuat koordinasi, DPRD Kalsel mendorong adanya penambahan sarana pendukung di kawasan yang memiliki tingkat kerawanan kebakaran tinggi. Salah satunya melalui pembangunan embung serta penyediaan mesin pompa air yang dapat digunakan ketika terjadi kebakaran.
“Harapan dari anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, seperti Pak Firman, di salah satu titik krusial yang sering terjadi kebakaran sebaiknya diadakan mesin pompa atau embung,” ujar Jahrian.
Jahrian juga menekankan pentingnya melibatkan masyarakat dalam pengelolaan dan pengawasan wilayah yang rawan karhutla. Langkah tersebut dinilai dapat mempercepat penanganan sekaligus mencegah kebakaran meluas.
“Pak Omar Sadik juga menyampaikan pentingnya kolaborasi dalam penetapan wilayah bersama masyarakat. Saya sendiri bersama rekan-rekan juga menghendaki adanya sistem yang terukur dan terkendali,” katanya.
Menurut DPRD Kalsel, ketersediaan sarana dan prasarana menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung petugas ketika menghadapi karhutla. Karena itu, kebutuhan peralatan di lapangan juga menjadi bagian dari evaluasi dalam monitoring tersebut.
Kepala KPH Tanah Laut, Heru Wibowo, mengapresiasi perhatian Komisi II DPRD Kalsel terhadap upaya pengendalian karhutla. Dukungan tersebut dinilai menjadi dorongan bagi KPH untuk terus meningkatkan pengawasan kawasan hutan dan kesiapsiagaan menghadapi potensi kebakaran.
Sementara itu, perwakilan Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan, Alif, berharap sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, pengelola kawasan hutan, dan masyarakat dapat terus diperkuat.
Kolaborasi lintas sektor dinilai penting agar pencegahan dan penanganan karhutla dapat dilakukan lebih cepat dan terukur. Upaya tersebut diharapkan mampu menekan risiko kebakaran sekaligus menjaga kelestarian hutan dan lingkungan di Kalimantan Selatan.
