TVRINews, Banjarmasin
Pemerintah memberikan keringanan kepada wajib pajak yang memiliki tunggakan melalui penerbitan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 71 Tahun 2026. Regulasi ini memberikan kesempatan penghapusan sanksi administratif berupa denda dan bunga pajak hingga 100 persen bagi wajib pajak yang memenuhi ketentuan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kalimantan Selatan dan Tengah, Anton Budhi Setiawan, menjelaskan kebijakan tersebut bertujuan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk menyelesaikan kewajiban perpajakan tanpa dibebani sanksi administratif.
"Penghapusan sanksi berlaku terhadap utang-utang pajak yang memiliki pokok pajak dan sanksi, seperti denda dan bunga. Sanksinya akan kami hapuskan. Jika diajukan sekarang hingga 31 Desember, sanksi akan dihapuskan 100 persen," jelas Anton Budhi Setiawan, Kamis, 12 November 2026.
Menurut Anton, fasilitas penghapusan sanksi tersebut diharapkan dapat mendorong wajib pajak segera menyelesaikan tunggakan sekaligus meningkatkan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Kebijakan ini mendapat sambutan positif dari kalangan dunia usaha. Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Selatan, Shinta Laksmi Dewi, menilai sosialisasi PMK Nomor 71 Tahun 2026 yang dilakukan Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah memberikan pemahaman kepada pelaku usaha mengenai ketentuan perpajakan dan keringanan sanksi administratif.
"Hari ini sosialisasi yang dilaksanakan oleh Kanwil DJP Kalimantan Selatan dan Tengah sangat bagus. Kami mendapatkan pemahaman mengenai PMK Nomor 71 Tahun 2026, di antaranya terkait kepastian hukum, keadilan, dan pengurangan sanksi bagi wajib pajak," ujar Shinta Laksmi Dewi.
Shinta juga mengapresiasi capaian penerimaan pajak di Kalimantan Selatan yang disebut telah mencapai target, disertai tingkat kepatuhan wajib pajak yang dinilai baik.
Dalam ketentuan PMK Nomor 71 Tahun 2026, besaran penghapusan sanksi administratif disesuaikan dengan batas waktu pengajuan dan pelunasan kewajiban perpajakan. Penghapusan sanksi hingga 100 persen diberikan bagi wajib pajak yang memenuhi persyaratan dan menyelesaikan kewajibannya sesuai batas waktu 31 Desember 2026. Sementara itu, untuk periode berikutnya pada 2027, persentase pengurangan sanksi menjadi lebih kecil.
Pemerintah berharap kebijakan ini dapat dimanfaatkan wajib pajak untuk menyelesaikan tunggakan, meningkatkan kepatuhan, serta memperkuat penerimaan negara dari sektor perpajakan.
Perlu diketahui, kebijakan pengurangan sanksi administratif dalam PMK Nomor 71 Tahun 2026 berbeda dengan program pengampunan pajak atau tax amnesty.
