TVRINews, Kalimantan Selatan
Pemerintah Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan, memberikan apresiasi kepada sejumlah pihak yang berkontribusi dalam menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi sepanjang Oktober 2026. Penghargaan diberikan kepada perwakilan Bank Indonesia Kalimantan Selatan, Bulog, satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perbankan, hingga produsen dan agen bahan kebutuhan pokok.
Penghargaan tersebut diserahkan Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, dalam kegiatan Bazar Dagang yang berlangsung di halaman Pasar Limbur Raya, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), inflasi Kabupaten Kotabaru pada awal 2026 sempat mencapai 5,25 persen. Angka tersebut menjadi salah satu yang tertinggi di Kalimantan Selatan.
Kondisi geografis Kotabaru sebagai daerah kepulauan menjadi salah satu tantangan dalam pengendalian inflasi. Ketergantungan terhadap pasokan dari luar daerah melalui jalur laut menyebabkan biaya transportasi dan distribusi turut memengaruhi harga kebutuhan pokok.
Namun, melalui koordinasi pemerintah daerah bersama berbagai pihak, angka inflasi Kotabaru berhasil ditekan menjadi 3,41 persen.
Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengatakan tingginya biaya logistik menjadi salah satu faktor yang memengaruhi harga barang di wilayahnya. Kenaikan harga bahan bakar minyak, misalnya, dapat berdampak langsung terhadap biaya pengangkutan barang melalui jalur laut.
(Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis. [Foto: TVRI Kalsel/Nazat Fitriah])
“Karena kondisi geografis Kotabaru yang merupakan daerah kepulauan, sedikit saja terjadi kenaikan harga, terutama bahan bakar minyak, dampaknya cukup besar. Biaya angkut bisa menjadi dua kali lipat,” ujar Syairi, Sabtu, 31 Oktober 2026.
Untuk mengatasi kendala distribusi tersebut, Pemerintah Kabupaten Kotabaru juga mendorong percepatan pembangunan jembatan penghubung antara daratan Kalimantan dan Pulau Laut. Infrastruktur tersebut diharapkan dapat memperlancar konektivitas sekaligus menekan biaya transportasi barang.
“Insyaallah, kami bersama Bupati dan seluruh jajaran menargetkan jembatan penghubung daratan Kalimantan dengan Kotabaru dapat diselesaikan pada akhir 2028,” tambahnya.
Selain pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah terus mengintensifkan berbagai langkah pengendalian inflasi. Di antaranya melalui penyelenggaraan operasi pasar murah, pemantauan ketersediaan stok, serta koordinasi dengan distributor dan pelaku usaha untuk menjaga kelancaran pasokan kebutuhan pokok.
Melalui kolaborasi lintas sektor tersebut, Pemkab Kotabaru berharap stabilitas harga dapat terus terjaga, sekaligus melindungi daya beli masyarakat di tengah tantangan distribusi dan kondisi geografis wilayah kepulauan.
