TVRINews, Kalimantan Selatan
Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat perdana bersama perwakilan masyarakat dan pengguna di lapangan, Jumat, 5 Juni 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk mengurai persoalan penyaluran bahan bakar bersubsidi yang dinilai kerap tidak tepat sasaran.
Rapat yang dipimpin Ketua Pansus, M. Syaripuddin, difokuskan pada pengumpulan data lapangan serta penyerapan aspirasi dari berbagai organisasi masyarakat, termasuk sopir, nelayan, petani, dan pelaku UMKM.
Dari rapat perdana tersebut, Pansus memperoleh sejumlah masukan yang akan segera diinventarisasi. Syaripuddin menegaskan komitmen untuk memastikan hak masyarakat kecil dapat tersalurkan dengan baik.
"Ada beberapa hal yang kita temukan di rapat tadi, tentu ini menjadi langkah awal. Saya hanya berpesan, kalau itu memang haknya rakyat tolong berikan ke rakyat, jangan dilarikan ke lain-lain. Kami berkomitmen bekerja optimal tanpa muatan kepentingan apa pun. Kami ingin menghasilkan rekomendasi yang mengakomodir masukan para sopir, nelayan, petani, dan pelaku UMKM. Jika mereka mendapatkan haknya, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Selatan pasti akan bagus," tegas pria yang akrab disapa Bang Dhin tersebut, Jumat, 5 Juni 2026.
Pansus berharap rekomendasi yang dihasilkan nantinya dapat bersifat mengikat dan dijalankan oleh seluruh pemangku kepentingan.
Sementara itu, para sopir truk yang hadir dalam rapat meminta Pansus DPRD Kalsel tidak hanya berhenti pada pertemuan formal, tetapi juga turun langsung ke lapangan untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) yang diduga bermasalah.
Para sopir juga menyampaikan berbagai persoalan distribusi BBM subsidi di lapangan, di antaranya praktik premanisme di area antrean SPBU, maraknya pelangsir yang diduga menyedot kuota BBM subsidi untuk dijual kembali dengan harga nonsubsidi, serta dugaan kerja sama antara oknum pemilik atau petugas SPBU dengan pihak tertentu.
Pansus berkomitmen menelusuri satu per satu laporan tersebut untuk merumuskan pengawasan yang lebih ketat, guna mengurangi antrean panjang kendaraan pelangsir yang kerap memicu kemacetan dan gesekan di jalan raya.
