TVRINews, Banjarmasin
Berada di posisi teratas sebagai wilayah dengan angka pencari kerja dan pengangguran di Kalimantan Selatan diangka 6,89 persen dari usia produktif menjadi pekerjaan rumah besar Pemerintah Kota Banjarmasin dalam hal ini Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Tenaga Kerja (Diskopumker).
Kepala Diskopumker, Machli Riyadi disela Forum Konsultasi Publik mengatakan public hearing ini bukan sekedar formalitas melainkan instrumen berdasarkan undang-undang yang wajib dijalankan. Forum ini menjadi wadah menjaring aspirasi, masukan hingga kritik membangun akan solusi dari berbagai catatan layanan dan kinerja publik yang di laksanakan Diskopumker Banjarmasin.
“Pencari kerja di Kota Banjarmasin itu paling tinggi di Kalimantan Selatan. Kalau dipresentasikan 6,89 persen dari jumlah penduduk usia produktif atau pencari kerja. Sementara provinsi hanya 4,1 persen,” jelas Machli saat ditemui tvrinews.com, Kamis, 2 Juli 2026.
Walikota Banjarmasin diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan, Taufik Rifani mengatakan kegiatan ini menjadi tolak ukur upaya peningkatan pelayanan tata kelola pemerintahan yang transparan, cerdas dan responsif terhadap kebutuhan publik.
“Pada titik ini kita juga berharap di 500 tahun Kota Banjarmasin itu menjadi titik yang sangat krusial penigkatan keseluruhan pemerintahan maupun ke masyarakatan menuju masyarakat yang maju dan sejahtera,” ucap Taufik.
Masukan yang didapat dalam forum konsultasi publik yang menghadirkan narasumber dari Perwakilan Ombudsman Republik Indonesia Kalimantan Selatan serta bagian organisasi Kota Banjarmasin dihadiri berbagai unsur diantaranya pelaku usaha asosiasi tenaga kerja hingga media ini akan langsung diintegrasikan ke dalam maklumat pelayanan.
