TVRINews, Banjarmasin
Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menggelar rapat kerja bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Provinsi Kalimantan Selatan serta Rumah Sakit Sambang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan untuk membahas rencana program kerja dan kebutuhan anggaran Tahun Anggaran 2027 pada Kamis, 23 Juli 2026.
Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Jihan Hanifa, menegaskan Komisi IV memberikan perhatian khusus terhadap pelayanan bagi korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kalimantan Selatan.
Berdasarkan data tahun 2026, tercatat sebanyak 15 perempuan dan 35 anak telah mendapatkan layanan dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pelayanan DPPPAKB.
Menyikapi hal tersebut, Jihan Hanifa menegaskan pelayanan dasar kepada masyarakat harus tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
"Sepanjang tahun 2026, UPT Pelayanan PPA telah menangani 15 kasus yang melibatkan perempuan dan 35 kasus yang melibatkan anak. Terkait efisiensi anggaran yang sempat memangkas hingga 50 persen layanan langsung bagi korban, Dinas DPPPA menyampaikan telah memperoleh dukungan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik senilai lebih dari Rp200 juta untuk mendukung keberlangsungan layanan tersebut," ujar Jihan, Kamis, 23 Juli 2026.
Pada kesempatan yang sama, Komisi IV DPRD Kalsel juga membahas kebutuhan anggaran Rumah Sakit Sambang Lihum Tahun Anggaran 2027.
Direktur RS Sambang Lihum, Yuddy Riswandhy Noora, memaparkan total kebutuhan anggaran rumah sakit mencapai lebih dari Rp73 miliar, sedangkan pagu yang tercantum dalam KUA-PPAS sebesar Rp43 miliar.
Selain kebutuhan operasional, Komisi IV turut menyoroti rencana pengadaan perangkat Information and Communication Technology (ICT) untuk mengoptimalkan pengelolaan dan penggunaan obat-obatan bagi pasien di RS Sambang Lihum.
Keterbatasan anggaran tersebut berpotensi memengaruhi pemenuhan kebutuhan dasar rumah sakit, terutama pada pengadaan obat-obatan serta penyediaan makanan dan minuman bagi pasien.
