TVRINews, Banjarmasin
Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan perangkat daerah terkait mematangkan pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026.
Pembahasan dilakukan untuk menyusun perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kebutuhan serta prioritas pembangunan di Kalimantan Selatan.
Dalam pembahasan tersebut, Banggar DPRD Kalsel mencermati sejumlah aspek, di antaranya peningkatan pendapatan daerah, pemenuhan pelayanan dasar masyarakat, pembangunan infrastruktur, perlindungan sosial, serta program prioritas pemerintah daerah.
Banggar juga menekankan agar setiap alokasi anggaran memiliki tujuan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Perubahan APBD diharapkan tidak sekadar menjadi penyesuaian angka anggaran, tetapi mampu mendukung program pembangunan yang dibutuhkan masyarakat.
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Supian, mengatakan pembahasan bersama pemerintah daerah telah menghasilkan kesepakatan antara legislatif dan eksekutif.
“Alhamdulillah, sudah mencapai kesepakatan bersama seluruh pihak terkait, termasuk eksekutif dan legislatif,”ujar Supian dalam keterangan yang diterima tvrinews, Senin, 31 Agustus 2026.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin, mengapresiasi proses pembahasan yang dilakukan bersama Banggar DPRD Kalsel.
Menurutnya, usulan pemerintah daerah telah mendapat persetujuan Banggar sehingga pembahasan perubahan APBD 2026 antara eksekutif dan legislatif dapat disepakati.
“Yang jelas, apa yang kita ajukan, alhamdulillah, disetujui Banggar DPRD Kalsel. Tidak ada permasalahan sehingga eksekutif dan legislatif sudah bisa sepakat,”ungkap Muhammad Syarifuddin.
Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari proses penyusunan Perubahan APBD Kalsel 2026 agar anggaran disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan diarahkan untuk mendukung program pembangunan serta pelayanan publik yang menjadi prioritas masyarakat.
