TVRINews, Banjarbaru
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak melalui pembentukan Forum Bersama Pencegahan dan Penanganan Kekerasan serta Kejahatan Siber terhadap Perempuan dan Anak. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan.
Pembentukan forum ini merupakan respons atas meningkatnya potensi kekerasan terhadap perempuan dan anak, termasuk ancaman kejahatan siber dan dampak negatif penggunaan media sosial di lingkungan sekolah, perguruan tinggi, hingga pondok pesantren.
Untuk memastikan program berjalan efektif, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan akan mengalokasikan anggaran khusus serta membentuk satuan tugas (Satgas) terpadu. Satgas tersebut melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian, akademisi, dan instansi terkait untuk memperkuat edukasi serta pencegahan di lingkungan pendidikan.
Gubernur Kalimantan Selatan, H. Muhidin, mengatakan Satgas nantinya akan turun langsung ke sekolah-sekolah guna memberikan edukasi kepada para pelajar mengenai bahaya kekerasan dan kejahatan siber.
"Saya meminta tim Satgas turun langsung ke sekolah-sekolah, termasuk saat pelaksanaan upacara bendera, untuk memberikan edukasi kepada anak-anak agar memahami dampak kekerasan dan mampu menghindarinya," ujar Muhidin, Senin (27/7/2026).
Menurutnya, keterlibatan seluruh pihak menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, nyaman, dan bebas dari kekerasan.
Melalui sinergi lintas sektor tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan berharap upaya pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dapat berjalan lebih efektif. Selain memberikan perlindungan yang optimal, langkah ini juga diharapkan mampu menciptakan lingkungan belajar yang aman, ramah, dan mendukung tumbuh kembang anak di seluruh wilayah Kalimantan Selatan.
